Contoh Surat Perjanjian Kontrak

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

PEKERJAAN PENYEDIAAN KOMPUTER/PC, KOMPUTER NOTEBOOK/LAPTOP,

PRINTER DAN UPOS STABILIZER PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

Nomor       : 027/75/KPA/422.022/2009

Tanggal     : 06 April 2009

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama              : Drs. EKO SUHARTONO, MM

NIP                          : 010 223 085

Jabatan                    : Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Humas dan Protokol Setda Batu

Alamat Kantor      : Jl. Panglima Sudirman 98 batu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Komputer/PC, Komputer Note Book/Laptop, Printer dan UPS Stabilizer) pada Bagian Humas dan protokol Setda Kota Batu, berdasarkan Surat kuasa pengguna Anggaran kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bagian Humas dan protokol Setda Kota batu Tahun Anggaran 2009 Nomor. 027/23/KPA/422.022/2009.

II. Nama                    : MOCH. T DHAI’IR

Jabatan : Direktur CV. TUNAS ABADI

Alamat Kantor : Jl. Watu Gong No. 22 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. TUNAS ABADI selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Dana yang tersedia pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor.

Tahun Anggaran : 2009

DPA      : 1.20.03.02.09.5.2.3.12.02

: 1.20.03.02.09.5.2.3.12.03

: 1.20.03.02.09.5.2.3.12.04

: 1.20.03.02.09.5.2.3.12.08

1. Penawaran

Surat dari : CV. TUNAS ABADI

Nomor : 001/TUNAS ABADI/III/2009

Tanggal : 18 Maret 2009

1. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Nomor : 027/31/PPBJ/422.022/2009

Tanggal : 01 April 2008

1. Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan

Nomor : 027/31/KPA/422.022/2009

Tanggal : 01 April 2009

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dalam bidang pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Komputer/PC, Komputer Note Book/Laptop, Printer dan UPS Stabilizer Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2009, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

(1)   PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu menyiapkan pengadaan Komputer/PC, Komputer Note Book/Laptop, Printer dan UPS Stabilizer kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang akan dipesan oleh PIHAK PERTAMA.

(2)   Lingkup Pekerjaan secara terinci adalah sebagai berikut :

No	Jml Satuan	Spesifikasi Kebutuhan	Harga Satuan (RP.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	3 Unit	PC ACER E-MACHINEPorcessor AMD ATHLON 1600 (2,2 DDR2 1 GB)Hard Disk 80 GBDVD RW Supermulti LAN   Monitor LCD 15’ DVD ROM Card Reader/LINUD	6.050.00	18.150.000
2.	1 Unit	Net Book IBM LENOVO S10	8.537.650	8.537.650
3.	1 Unit	Note Book AXIOO NEON MLC 0152X	9.971.500	9.971.500
4.	3 Unit	Printer Hp Deskjet F2276	1.282.700	3.851.100
5.	3 Unit	UPS PRIMATECH 600VA	797.500	2.392.500
Terbilang			Total	42.902.750
Empat Puluh dua juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Pasal 2

Dasar pelaksanaan pekerjaan

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berikut petunjuk teknisnya.
2. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun  tulisan.

PASAL3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1)   Jangka waktu pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA ditetapkan selama 7 (tujuh) liari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja  tanggal 06 April 2009 dan harus sudah selesai dan diserahkan paling lambat tanggal 13 April 2009.

(2)   Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak dapat diubah oleh  PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 4

HARGA BORONGAN

(1)   Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 42.902.750,- (Empat puluh dua juta sembulan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)  yang dibebankan kepada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening (1.20.03.02.09.5.2.3) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (lumpsum fixed price);

(2)   Dalam jumlah harga borongan tersebut pada ayat (1) di atas, sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan dilakukan dengan cara:

1. Pembayaran tunai setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor dilaksanakan;
2. Pembayaran dilakukan atas beban tetap kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan Kode Rekening (1.20.03.02.09.5.2.3) pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Batu tahun Anggaran 2009.

PASAL 6

PEKERJAAN BERAKH1R

Pekerjaan dinyatakan berakhir apabila seluruh barang sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA telah melunasi pembayaran sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

DENDA-DENDA DAN SANKSI-SANKSI

Keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 %o (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 % (lima person) dari jumlah harga borongan.

PASAL 8

KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE

(1)   Semua kenaikan harga borongan dan lain-lainnya, selama pelaksanaan pekerjaan ini,  ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA;

(2)   Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam kontrak mi adalah :

• Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, kebakaran, huru-hara, peperangan, pemberontakan dan epidemi);
• Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan  pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan.

(3)   Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti yang sah, demikian juga pada waktu Force Majeure berakhir;

(4)   Keterlambatan karena Force Majeure tidak dikenakan denda.

PASAL 9

PEMBATALAN PERJANJIAN

(1)   PIHAK PERTAMA berhak membatalkan/memutuskan perjanjian ini secara sepihak  dengan pemberitahuan tertulis tiga hari sebelumnya, setelah memberikan peringatan/teguran tiga kali berturut-turut dan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan  peringatan tersebut;

(2)   Pembatalan/pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA;
2. Tidak dapat melaksanakan/melanjutkan pekerjaan;
3. Memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa  persetujuan PIHAK PERTAMA;
4. Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5 % dari jumlah  harga borongan ini

(3)   Jika terjadi pembatalan/pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat  menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 10

BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea meterai dan pajak-pajak yang timbul akibat dari perjanjian ini seluruhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)   Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan  diselesaikan secara musyawarah;

(2)   Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian terakhir diserahkan kepada  putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini kedua belah pihak memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 12

LAIN-LAIN

(1)   Segala sesuatu yang belum diatur dalam Swat Perjanjian ini atau pembahan yang  dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

(2)   Sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini antara lain :

• Surat Penawaran harga;
• Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi;
• Surat Laporan dan Usulan Calon Penyedia barang/Jasa yang dipilih;
• Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
• Dan Lain-lain

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

(1)   Dengan telah di tanda tangani Perjanjian ini oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

(2)   Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup masing-masing untuk  PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta masing-masing rangkap mempunyai  kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja;

PIHAK KEDUACV. TUNAS ABADI   MOCH. T DHA’IR Direktur

PIHAK PERTAMAKUASA PENGGUNA ANGGARAN   DRS. EKO SUHARTONO, M.M Pembina NIP. 010 223 085

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor       : 027/75/KPA/422.022/2009

Tanggal     : 06 April 2009

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                          : Drs. EKO SUHARTONO, MM

NIP                             : 010 223 085

Jabatan                        : Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Humas dan Protokol Setda Batu

Alamat Kantor            : Jl. Panglima Sudirman 98 batu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama                          : MOCH. T DHAI’IR

Jabatan : Direktur CV. TUNAS ABADI

Alamat Kantor : Jl. Watu Gong No. 22 Malang

Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PHAK PERTAM memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut:

1. Macam-macam Pekerjaan       : Penyediaan Komputer/PC, Komputer Note

Book/Laptop, Printer dan UPS Stabilizer kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1. syarat-syarat Pekerjaan           : sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur

dalam dokumen pekerjaan.

1. Harga Penawaran                    : Rp. 42.902.750,- (Empat Puluh dua juta sembilan

ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

1. Cara Pembayaran                    : Secara Tunai sesuai yang diatur dalam pasal-pasal

Kontrak Perjanjian Pekerjaan

1. Waktu Penyelesaian                : 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya

Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 April 2006 dan harus sudah selesai dan diserahkan paling lambat tanggal 13 April 2009

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Surat Perintah Mulai Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PIHAK KEDUACV. TUNAS ABADI   MOCH. T DHA’IR Direktur

PIHAK PERTAMAKUASA PENGGUNA ANGGARAN   DRS. EKO SUHARTONO, M.M Pembina NIP. 010 223 085